Regulasi Jasa Konstruksi

No Regulasi Download 1. UNDANG UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1999 tentang JASA KONSTRUKSI 2. PERATURAN PEMERINTAH NO. 28 TAHUN 2000 TENTANG USAHA DAN PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI 3. PERATURAN PEMERINTAH NO. 29 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI 4. PERATURAN PEMERINTAH NO. 30 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI 5. KEPUTUSAN PRESIDEN RI NO. 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BERIKUT PERUBAHANNYA 6. KEPUTUSAN MENTERI KIMPRASWIL NO. 339/KPTS/M/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI OLEH INSTANSI PEMERINTAH 7. SURAT EDARAN MENTERI PU NO. 08/SE/M/2006 PERIHAL PENGADAAN JASA KONSTRUKSI UNTUK INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2006 8. PERATURAN MENTERI PU NO. 50/PRT/1991 TENTANG PERIZINAN PERWAKILAN PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI ASING 9. KEPUTUSAN MENTERI KIMPRASWIL NO. 257/KPTS/M/2004 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI (1 SET = 7 BUKU) 10. SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 601/476/SJ PERIHAL PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI DI DAERAH 11. SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NO. IK.01.06-Mn/467 PERIHAL PEMBERLAKUAN SERTIFIKAT BADAN USAHA DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH T.A.2007. 12. KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NO. 69/KPTS/M/2001 / 10 Juli 2001 PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL 13. KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NO. 339/KPTS/M/2003 / 31 Desember 2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI OLEH INSTANSI PEMERINTAH 14. KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NO. 257/KPTS/M/2004 / 29 April 2004 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI 15. KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NO. 349/KPTS/M/2004 / 23 September 2004 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KONTRAK JASA PELAKSANAAN KONSTRUKSI (PEMBORONGAN) 16. PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR : PER. 05/MEN/1996 TENTANG SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 17. SURAT EDARAN NOMOR : 262/SE/KK/2009 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN SANGGAHAN, SANGGAHAN BANDING, DAN PENGADUAN 18. SURAT EDARAN NOMOR : 272/SE/KK/2009 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SANGSI BAGI PENYEDIA JASA

Produk LPJK

No Produk Download 1. ANGGARAN DASAR dan ANGGARAN RUMAH TANGGA LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Tahun 2008 2. PERATURAN LEMBAGA NO.80 / LPJK TAHUN 2007 tentang PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN PANDUAN PERMOHONAN SERTIFIKAT ASESOR KETERAMPILAN BIDANG JASA KONSTRUKSI 3. PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NO.11a TAHUN 2008 TENTANG REGISTRASI USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI 4. PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NO.12a TAHUN 2008 TENTANG REGISTRASI USAHA JASA PERENCANA KONSTRUKSI DAN PENGAWAS KONSTRUKSI 5. PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NO.12 TAHUN 2006 TENTANG REGISTRASI USAHA JASA PERENCANA KONSTRUKSI DAN PENGAWAS KONSTRUKSI 6. PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NO.11 TAHUN 2006 TENTANG REGISTRASI USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI 7. SURAT EDARAN NO.10/SE/LPJK/D/XI/2006 PERIHAL KSLN/KSLD 8. SURAT EDARAN NO.11/SE/LPJK/D/XI/2006 PERIHAL BPRU Nasional/BPRU Daerah 9. SURAT NO.524/LPJK/D/XI/2006 PERIHAL Penggunaan STI-LPJK 10. SURAT NO.525/LPJK/D/XI/2006 PERIHAL TVVN/TVVD 11. SURAT NO.526/LPJK/D/XI/2006 PERIHAL KSAN/KSAD 12. KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS LPJK NASIONAL NO. 75/KPTS/LPJK/D/XI/2002 TENTANG PEDOMAN SERTIFIKASI DAN REGISTRASI BADA USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL 13. KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS LPJK NASIONAL NO. 55/KPTS/LPJK/D/VIII/2002 TENTANG PEDOMAN AKREDITASI ASOSIASI PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI 14. KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS LPJK NASIONAL NO. 200/KPTS/LPJK/D/XI/2003 TENTANG PEDOMAN SERTIFIKASI DAN REGISTRASI BADA USAHA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN DAN JASA KONSULTANSI PENGAWASAN KONSTRUKSI NASIONAL 15. KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS LPJK NASIONAL NO. 10/KPTS/LPJK/D/I/2004 TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN DEWAN LPJK NASIONAL NO. 200/KPTS/LPJK/D/XI/2003 TENTANG PEDOMAN SERTIFIKASI DAN REGISTRASI BADA USAHA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN DAN JASA KONSULTANSI PENGAWASAN KONSTRUKSI NASIONAL N/A 16. KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS LPJK NASIONAL NO.70 TAHUN 2001 TENTANG PEDOMAN AKREDITASI, SERTIFIKASI DAN REGISTRASI PROFESI 17. KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS LPJK NASIONAL NO.71 TAHUN 2001 TENTANG PEDOMAN AKREDITASI, SERTIFIKASI DAN REGISTRASI PROFESI 18. KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS LPJK NASIONAL NO. 95/KPTS/LPJK/D/IX/2005 TENTANG PEDOMAN AKREDITASI ASOSIASI PROFESI UNTUK SERTIFIKASI KETERAMPILAN KERJA JASA KONSTRUKSI N/A 19. KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS LPJK NASIONAL NO. 88/KPTS/LPJK/D/IX/2005 TENTANG SERTIFIKAT KEAHLIAN PEMULA (SKA-P) N/A 19. KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS LPJK NASIONAL NO. 112 /KPTS/LPJK/D/IX/2004PEDOMAN AKREDITASI INSTITUSI DIKLAT UNTUK SERTIFIKASI KETERAMPILAN KERJA JASA KONSTRUKSI 20. KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS LPJK NASIONAL NO. 113 /KPTS/LPJK/D/IX/2004 TENTANGPEDOMAN SERTIFIKASI DAN REGISTRASI KETERAMPILAN KERJA JASA KONSTRUKSI 21. KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS LPJK NASIONAL NO. 118 /KPTS/LPJK/D/IX/2007 TENTANG PERCEPATAN REGISTRASI USAHA JASA KONSTRUKSI TAHUN 2007